Tag: undang-undang

“Undang-Undang E-Commerce Tiongkok” Secara Resmi Diterapkan

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Pada tanggal 1 Januari 2019, “Undang-Undang E-Commerce Republik Rakyat Tiongkok” (yang selanjutnya disebut “UU E-Commerce”) secara resmi diterapkan. Pedagang Mikro, Jasa Titip dan formalitas lainnya secara resmi dimasukkan dalam pengawasan, semua kegiatan E-Commerce harus terdaftar, dan membayar pajak sesuai dengan hukum. Ini menunjukkan bahwa era pertumbuhan biadab E-Commerce telah berlalu, dan norma akan menjadi kata kunci untuk E-Commerce di masa depan.

Sejak tahun ini, Pedagang Mikro, Jasa Titip, dll. Telah diberi identitas baru – “Operator E-Commerce”. Banyak dari mereka menjual barang melalui jaringan kenalan, kepercayaan konsumen tinggi dan lengket. Menurut data Zhiyan Consulting, dari 2014 hingga 2017, jumlah usaha pedagang sosial media di Tiongkok meningkat dari 7,52 juta menjadi 20,18 juta. Pada tahun 2019, ukuran pasar bisnis sosial media diperkirakan akan mencapai 1 triliun yuan (sekitar 2,200 triliun rupiah). Ini termasuk “E-Commerce sosial” yang telah tumbuh liar dalam beberapa tahun terakhir dan telah membentuk penyeimbang dengan E-Commerce tradisional.

Tiga Kata Kunci “Hukum Perdagangan Elektronik”

Tidak dapat dipungkiri bahwa E-Commerce saat ini memiliki berbagai jenis kekacauan seperti barang palsu, komentar pujian palsu, informasi pribadi yang bocor, dan tanggung jawab yang mengabaikan penjualan setelah penjualan. Penerapan “Hukum E-Commerce” telah menghasilkan kekuatan yang meningkat kuat baik pada platform E-Commerce tradisional maupun platform E-Commerce sosial baru.

  1. Pembayaran Pajak

Untuk waktu yang lama, fenomena penggelapan pajak di bidang E-Commerce telah menjadi serius. Pasal 11 UU E-Commerce menetapkan bahwa operator E-Commerce harus melakukan kewajiban pembayaran pajak mereka sesuai dengan hukum dan menikmati manfaat pajak sesuai dengan hukum. Badan utama pembayaran harus mencakup operator dalam platform E-Commerce. Ini berarti bahwa semua metode perdagangan melalui saluran E-Commerce memerlukan pajak.

  1. Izin Usaha

Pasal 10 UU E-Commerce menetapkan bahwa operator E-Commerce harus menangani pendaftaran entitas pasar sesuai dengan hukum. Khususnya, jasa titip online luar negeri harus memiliki izin usaha dari Tiongkok dan luar negara. Pasal 29 menetapkan bahwa perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk menangani produk yang tidak berlisensi atau dilarang dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

  1. Tanggung Jawab Platform

Dalam kegiatan bisnis E-Commerce yang sebenarnya, mengenai status komersial pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, operator platform> operator e-commerce> konsumen. Pasal 38 UU E-Commerce menetapkan bahwa tanggung jawab bersama ditanggung atau diketahui mengetahui pelanggaran bisnis tanpa mengambil tindakan yang diperlukan. Pasal 83 menetapkan bahwa jika operator platform E-Commerce melanggar ketentuan Pasal 38 undang-undang, atau gagal memenuhi kualifikasi untuk audit operator di dalam platform, departemen pengawasan dan manajemen pasar akan memerintahkan batas waktu untuk dikoreksi, dan keadaan akan diperintahkan untuk menghentikan sementara usaha untuk perbaikan. Denda tidak kurang dari 500,000 yuan (sekitar 1.1 miliar rupiah) tetapi tidak lebih dari 2 juta yuan (sekitar 4.4 miliar rupiah) akan dikenakan.

Meskipun implementasi dan kesulitan dari implementasi aktual dari UU E-Commerce belum diketahui, sekarang jelas bahwa di masa depan, operator E-Commerce akan tunduk pada pengawasan ketat dan industri akan dirombak.

Apakah menjadi perusahaan kecil akan menjadi jalan keluar bagi pedagang mikro? 

Jasa Titip yang awalnya berasal dari siswa internasional atau orang yang bekerja di luar negeri, ketika mereka kembali ke negara asal, membawa beberapa kosmetik, tas, dan sebagainya ke kerabat dan teman. Dengan meningkatnya permintaan untuk konsumsi luar negeri, jasa titip pribadi menjadi semakin besar karena keunggulan harga yang unik.Pemandu wisata luar negeri, pramugari, dan wisatawan biasa telah bergabung dalam barisan. Mereka membeli barang dengan harga rendah di luar negeri, dan kemudian menjualnya setelah kembali ke rumah untuk mendapatkan keuntungan.

Menteri Perdagangan Tiongkok Zhong Shan mengatakan pada pertemuan tahun ini bahwa menurut perkiraan awal, penduduk Tiongkok menghabiskan sekitar 200 miliar dolar AS untuk berbelanja di luar negeri setahun, dan daftar belanjaannya mencakup barang-barang mewah dan barang-barang konsumsi harian.

Setelah penerapan “UU E-Commerce”, Jasa Titip memiliki dua pilihan: yang pertama mempertahankan bisnis asli tidak berubah, untuk mendaftar dan membayar pajak sesuai dengan hukum; yang kedua yaitu meninggalkan bisnis jasa titip asli dan mengubah cara lain untuk mewujudkan arus kas. 

Dalam hal ini, seorang teman yang melakukan jasa titip antar Indonesia dan Tiongkok berkata kepada Queen Law Firm: “Awalnya kami dapat profit dari harga yang berbeda. Jika Anda harus membayar pajak, harga barang akan dinaikkan, dan semakin tidak ada yang mau membelinya.” Jelas, kenaikan biaya pajak membuatnya kehilangan keunggulan harga dalam persaingan pasar. Metode pertama tidak bekerja untuk bisnis pembelian pribadi kecil. Dengan cara ini, lebih mungkin untuk beralih ke yang kedua.

Pada saat yang sama, platform E-Commerce sosial harus melakukan identitas platform, memerangi barang palsu, memastikan keaslian, dan meningkatkan kualitas. Keterangan diatas menjadi inti dari kompetisi platform E-Commerce sosial.

Pengenalan “UU E-Commerce” bertujuan untuk menstandarisasi industri E-Commerce yang berkembang pesat dan matang serta menciptakan lingkungan kompetitif yang lebih adil dan masuk akal. Tentu saja, di bawah dinginnya modal musim dingin, penerapan UU E-Commerce akan mempercepat perubahan pasar dan juga akan membawa beberapa peluang baru. Hal ini pasti akan mendorong banyak praktisi E-Commerce lintas batas di Indonesia untuk membuat strategi baru.

By Derrick Guan

 

Alasan-alasan Perceraian Menurut Undang-Undang

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Pernikahan merupakan sesutu yang sakral dengan berdasarkan cinta, setiap pasangan mendambakan pernikahan yang langgeng hingga tutup usia, namun tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus. beberapa diantaranya mengalami banyak ketidaksepahaman menimbulkan banyak percekcokan jika telah terjadi permasalahan tersebut hendaknya selesaikan dengan kekeluargaan namun jika masalahnya tidak dapat terselesaikan perceraian merupakan jalan terakhir.

Namun untuk mengajukan perceraian harus ada alasan kuat agar hakim dapat membuat putusan cerai. Berikut Alasan-asalan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;x
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

  1. Suami melanggar taklik-talak;
  2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.