Pada 21 Agustus 2021, Guan Yue dari Queen Law Firm menerima wawancara dengan reporter Epo A Ishiyama dari Japan Daily News tentang pengadilan virtual pidana Indonesia.
Persidangan virtual merupakan langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung Indonesia dalam menanggapi pandemi COVID-19 yang berkembang di Indonesia. Guan Yue mencontohkan, persidangan virtual di Indonesia saat ini hanya menyasar kasus pidana. Perbedaan dari persidangan biasa adalah terdakwa tidak perlu menghadirkan di pengadilan untuk mengikuti sidang secara langsung. Sebaliknya, terdakwa berpartisipasi dalam persidangan melalui layar TV di ruang yang diatur khusus di penjara. Personil lain, termasuk hakim, jaksa, pengacara, saksi, dll., harus tetap hadir di pengadilan secara langsung.
Selama epidemi COVID-19, persidangan virtual dapat memastikan bahwa terdakwa tidak membawa virus dari luar penjara ke dalam penjara, dan juga dapat memastikan bahwa persidangan kasus tidak akan terganggu karena epidemi. Sebab, menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, terdakwa tidak dapat ditahan lebih dari 400 hari hingga putusan akhir. Jika putusan akhir tidak dibuat setelah batas waktu, terdakwa harus dibebaskan.
Tentu saja, Guan Yue juga menunjukkan bahwa persidangan virtual akan mengurangi kualitas pembelaan. Melewati, hakim tidak bisa benar-benar merasakan penyesalan terdakwa, yang juga akan mempengaruhi putusan akhir. Karena putusan yang dibuat dalam persidangan biasa seringkali lebih ringan daripada yang dibuat dalam persidangan virtual. Apalagi karena alasan jaringan, maka akan sulit bagi terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pihak di persidangan, terutama bagi terdakwa asing. Pada saat yang sama, sehubungan dengan eksekusi hukuman mati melalui persidangan virtual, Guan Yue percaya bahwa ini bukan praktik yang manusiawi.
Ada dua sisi untuk segala sesuatu. Guan Yue percaya bahwa selama epidemi, demi keselamatan kebanyakan orang, memang merupakan cara yang lebih baik untuk menggunakan persidangan virtual untuk mengadili kasus kriminal.