Tag: Pajak

Tentang Sengketa Pajak

Posted by Irfan Disnizar on

Timbulnya Sengketa Pajak

Penjelasan Umum Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) dalam  alinea pertama menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang  Perpajakan akan   menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat  WP,  sehingga dapat menimbulkan Sengketa Pajak antara WP dan Pejabat yang berwenang”.

Sengketa Pajak

Pasal 1 butir ke 5 UU PP memberikan pengertian resmi Sengketa Pajak sebagai berikut :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada PP berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Banding atau Gugatan ?

  • Banding
    Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  • Gugatan
    Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Proses Penyelesaian

  • Proses penyelesaian keberatan dilakukan oleh fiskus:
    Pajak pusat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak
    Kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai
    Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan
  • Proses penyelesaian banding dan gugatan oleh PENGADILAN PAJAK.

E-commerce Indonesia perlu membayar pajak penghasilan dan PPN

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Prof Sunaryati Hartono pernah bilang: Indonesia harus menjalankan hukum jika mau maju.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani baru-baru ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berasal dari hutang, tetapi dari investasi oleh perusahaan swasta asing. Mengandalkan investasi, ia yakin bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7%. Untuk menarik lebih banyak investasi asing, pemerintah harus merumuskan langkah-langkah fasilitasi di bidang keuangan, salah satunya adalah menderegulasi investasi dan mengesahkan Omnibus Law, seperti penerapan pemotongan pajak dan kebijakan insentif, untuk menarik sejumlah besar investasi asing. Jadi terlepas dari peraturan perpajakan e-commerce, tujuannya adalah untuk menarik investasi asing dan mempromosikan pembangunan ekonomi.

Pasal 14 Omnibus Law Perpajakan dengan jelas menetapkan bahwa tindakan tegas akan diambil pada semua pedagang yang berpartisipasi dalam kegiatan komersial dalam bentuk e-commerce. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berencana untuk mengenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada pelaku usaha e-commerce.

Sebagaimana Pasal 14 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa akan dipungut PPh atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Sementara, untuk PPN atau pajak konsumen akan dipungut langsung oleh pelaku PMSE dalam negeri. “Pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari dalam daerah pabean melalui PMSE yang dilakukan oleh SPDN,” dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b.

Pengenaan PPh atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh SPDN akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud UU PPh. PPN atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh SPDN akan mengikuti ketentuan UU PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

Sesuai dengan “e-Conomy SEA 2019 report”, Pada 2025 Indonesia diperkirakan akan memiliki jumlah transaksi e-commerce US$82 miliar. Di sisi lain, pesaing terdekat Indonesia adalah Vietnam dengan jumlah transaksi hanya US$23 miliar pada 2025. Dengan melihat fakta tersebut, upaya Pemerintah Indonesia untuk mengejar pajak e-commerce menjadi sangat masuk akal karena potensi penerimaan pajaknya sangat besar. Potensi pajak digital ini juga dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak.

Pada saat yang sama, langkah ini lebih lanjut dapat mengatur pasar e-commerce Indonesia, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dari luar negeri.