Tahun: 2021

Queen Law Firm Menandatangani Perjanjian Perdamaian Atas Nama Grup Energi Tiongkok

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Setelah berbulan-bulan negosiasi yang sulit, Queen Law Firm sekali lagi membantu klien Tiongkok memenangkan gugatan dalam grup energi Tiongkok vs. grup energi Indonesia, dan berhasil bernegosiasi pada tahap mediasi. Perjanjian perdamaian ditandatangani dengan pihak lain di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 September 2021.

 

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan sebanyak-banyaknya dan berhasil menyelesaikan perkara perdata pada tahap mediasi, sehingga dapat menghemat sumber daya peradilan yang terbatas.

Dalam menangani kasus selama bertahun-tahun, Queen Law Firm juga telah berusaha sebaik mungkin untuk bernegosiasi dengan pihak lain selama tahap mediasi untuk memperjuangkan kepentingan terbaik klien, sehingga kasus tersebut dapat mencapai efek terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Kemenangan berturut-turut telah membuktikan bahwa tim profesional Queen Law Firm mampu menangani kasus-kasus rumit dan lingkungan kerja yang penuh tekanan, dan mampu mempertimbangkan pelanggan secara maksimal. Karena itu, Queen Law Firm telah mengumpulkan banyak kelompok klien dari berbagai negara di seluruh dunia selama bertahun-tahun dan telah menjadi kehadiran yang berpengaruh di bidang hukum.

Queen Law Firm Memenangkan Kasus Lagi

Posted by Irfan Disnizar, SH. on

Dalam kasus sengketa tanah yang disidangkan di Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 September 2021, Queen Law Firm menjalankan misinya dan tidak menyia-nyiakan upaya untuk melindungi kepentingan kliennya, dan seperti biasa meraih kemenangan akhir.

Memenangkan kasus secara terus-menerus adalah hadiah terbaik yang dapat diberikan oleh Queen Law Firm kepada kliennya.

Queen Law Firm Mendapatkan Penghargaan “Indonesian Best Choice Award 2021”

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Selamat kepada Eni Oktaviani dan Guan Yue, Managing Partners Queen Law Firm, yang telah mendapatkan Penghargaan “Best Choice In Lawyer Award” pada acara “Indonesian Best Choice Award 2021” yang bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran  Jakarta pada hari Jumat 24 September 2021.

Malam penghargaan ini mengundang para anak Bangsa yang berprestasi  dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Terdiri dari perusahaan dan individu dari berbagai industri, termasuk perusahaan Internet, industri kecantikan, bank, yayasan, profesi hukum, dan real estat, bersaing secara sehat untuk mendapatkan penghargaan yang bergengsi ini. dan salah satunya dimenangkan oleh perwakilan kami dari Queen Law Firm.

Setelah bertahun-tahun merintis karier di bidang hukum, Queen Law Firm telah menjadi bintang baru di komunitas hukum Indonesia. Dengan tim profesional, pengetahuan yang luar biasa dan berpengalaman, Queen Law Firm telah memecahkan banyak kasus dari perusahaan maupun perorangan dari seluruh dunia, berhasil melindungi kepentingan klien dan martabat hukum.

Oleh karena itu,  kerja keras dari seluruh anggota Queen Law Firm dan dukungan dari semua  Klient dari  seluruh dunia yang telah mencapai kehormatan ini. untuk kedepannya, Queen Law Firm akan terus bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak kecemerlangan dengan semua orang yang mendukung dan mendorong Queen Law Firm.

 

Guan Yue Menerima Wawancara Eksklusif dengan Japan Daily News

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Pada 21 Agustus 2021, Guan Yue dari Queen Law Firm menerima wawancara dengan reporter Epo A Ishiyama dari Japan Daily News tentang pengadilan virtual pidana Indonesia.

Persidangan virtual merupakan langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung Indonesia dalam menanggapi pandemi COVID-19 yang berkembang di Indonesia. Guan Yue mencontohkan, persidangan virtual di Indonesia saat ini hanya menyasar kasus pidana. Perbedaan dari persidangan biasa adalah terdakwa tidak perlu menghadirkan di pengadilan untuk mengikuti sidang secara langsung. Sebaliknya, terdakwa berpartisipasi dalam persidangan melalui layar TV di ruang yang diatur khusus di penjara. Personil lain, termasuk hakim, jaksa, pengacara, saksi, dll., harus tetap hadir di pengadilan secara langsung.

Selama epidemi COVID-19, persidangan virtual dapat memastikan bahwa terdakwa tidak membawa virus dari luar penjara ke dalam penjara, dan juga dapat memastikan bahwa persidangan kasus tidak akan terganggu karena epidemi. Sebab, menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, terdakwa tidak dapat ditahan lebih dari 400 hari hingga putusan akhir. Jika putusan akhir tidak dibuat setelah batas waktu, terdakwa harus dibebaskan.

Tentu saja, Guan Yue juga menunjukkan bahwa persidangan virtual akan mengurangi kualitas pembelaan. Melewati, hakim tidak bisa benar-benar merasakan penyesalan terdakwa, yang juga akan mempengaruhi putusan akhir. Karena putusan yang dibuat dalam persidangan biasa seringkali lebih ringan daripada yang dibuat dalam persidangan virtual. Apalagi karena alasan jaringan, maka akan sulit bagi terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pihak di persidangan, terutama bagi terdakwa asing. Pada saat yang sama, sehubungan dengan eksekusi hukuman mati melalui persidangan virtual, Guan Yue percaya bahwa ini bukan praktik yang manusiawi.

Ada dua sisi untuk segala sesuatu. Guan Yue percaya bahwa selama epidemi, demi keselamatan kebanyakan orang, memang merupakan cara yang lebih baik untuk menggunakan persidangan virtual untuk mengadili kasus kriminal.

Queen Law Firm Mendistribusikan Sembako Kepada Masyarakat Dalam Pandemi

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Epidemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, dan situasi anti-epidemi Indonesia semakin parah. Mulai 3 Juli, pemerintah Indonesia memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Semakin banyak orang yang kehilangan sumber penghidupan karena tidak dapat melakukan aktivitas normal sehingga tidak dapat menjamin kebutuhan hidup yang paling mendasar.

Untuk itu, Queen Law Firm menganut konsep “mengambil dari rakyat dan menggunakannya untuk rakyat”, dan telah menyiapkan SEMBAKO bagi sejumlah orang tertentu untuk meringankan kebutuhan mendesak mereka.

Queen Law Firm berharap dapat membantu orang yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan melalui acara ini.

Permasalahan Sengketa Tanah, Pencegahan Dan Penyelesaiannya

Posted by Irfan Disnizar, SH. on

Kasus sengketa tanah yang masuk kepada Queen Law Firm sangat banyak jumlahnya, dengan karakteristik kasus berbeda-beda, walaupun banyak kasus yang serupa akan tetapi tidak sama, berikut beberapa permasalan yang sering kami jumpai:

  1. Kurang tertibnya Administrasi Pertanahan di Indonesia, yang sering kami jumpai adalah satu tanah memiliki sertifikat ganda dengan pemilik yang berbeda;
  2. Terdapat beberapa Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) / Camat, kurang cermat dalam menjalankan tugasnya, dalam beberapa kasus Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) / Camat, dalam membuat akta jual beli terhadap suatu objek tanah mereka tidak mengecek terlebih dahulu status tanah di BPN sehingga beberapa kasus saat jual beli telah terjadi dan akan mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke BPN tidak dapat dialihkan haknya di kerenakan tanah tersebut dalam keadaan sengketa;
  3. Terdapat data tanah yang keliru, baik dalam luas, batas-batas, maupun tupang tindihnya hak yang satu dengan yang lainnya;
  4. Masalah kepemilikan tanah waris antara orang perseorangan baik dalam pembagian hak atas tanah maupun penjualan hak atas tanah yang belum di pecah sertifikatnya;
  5. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical, demikian juga substansi yang diatur;
  6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah baik di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sebuah kasus Sengketa Tanah dapat mengabiskan waktu bertahun-tahun, walaupun pemerintah telah mengatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung RI mengatur supaya peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, akan tetapi dalam kenyataanya belum dapat terlealisasikan;
  7. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan, contohnya di Daerah-daerah pelosok yang belum berkembang sengketa tanah di seleaikan oleh kepala adat, kepala suku, kepala kampung atau kepala marga.

Untuk menghindari masalah-masalah sengketa di atas dalam hal jual-beli atas tanah, baiknya setiap orang memperhatikan hal-hal berikut:

  1. Mencari asal-usul tanah, yang biasanya didapatkan di Kelurahan/Desa yang di namakan Letter C Desa yang berisikan tentang kepemilikan tanah terdahulu sampai dengan yang terakhir;
  2. Mengecek Sertifikat kepemilikan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mengecek siapa pemiliknya, apakah ada hak tanggungan yang di bebankan ataupun mengecek apakah sertifikat tersebut masih dalam keadaan sengketa atau tidak;
  3. Membuat Akta Jual-Beli pada Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) / Camat yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Akan tetapi jika sengketa tanah ini terlanjur terjadi penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN), dapat juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan tidak jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah hukum pidana karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur pidana.

 

 

 

 

Mempertahankan Hak adalah Kewajiban Setiap Orang

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Pada 19 Mei 2021, setelah lebih dari setahun kerja keras, perkara No. 1072 di Pengadilan Jakarta Selatan tentang Warga Tiongkok v. Warga Indonesia mendapat putusan tingkat pertama. Selain mengembalikan uang yang dalam perjanjian, tergugat Indonesia juga harus membayar kompensasi yang tinggi. Queen Law Firm sekali lagi membantu klien mendapatkan kembali keadilan.

Tentu saja, sebelum klien China memutuskan untuk memulai gugatan, ada juga pergulatan ideologis yang sengit. Bagaimanapun, klien harus menyelesaikan notaris dan sertifikasi surat kuasa di China dan membayar biaya pengacara yang tinggi. Selain itu, klien juga harus menanggung risiko kekalahan kasus tersebut. Namun, klien pada akhirnya memilih untuk melindungi haknya melalui sarana hukum, karena banyak hal yang tidak dapat diukur semata-mata oleh perhitungan ekonomi. Penderitaan psikologis yang diakibatkan oleh gugatan seringkali membuat para korbannya melawan, bahkan tanpa mengkhawatirkan untung atau rugi ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh ahli hukum Jerman Rudolf von Jhering:

“Tujuan dari gugatan penggugat untuk mempertahankan hak-haknya dari penghinaan yang tercela bukanlah masalah yang sepele, tetapi tujuan ideal untuk menegaskan kepribadian itu sendiri dan perasaan hukumnya. Dibandingkan dengan tujuan ini, semua pengorbanan dan rasa sakit yang ditimbulkan adalah tidak ada apa-apa bagi pemegang hak — tujuannya mengimbangi sarana. Teriakan korban untuk mengajukan gugatan bukan untuk keuntungan uang, tetapi untuk penderitaan etis karena menderita pelanggaran ilegal. ” (Rudolf von Jhering, Perjuangan untuk Hukum, hal.21)

Perasaan hukum adalah perasaan yang harus dimiliki oleh orang-orang dalam masyarakat yang sehat. Lantas, apa perasaan hukum? Misalnya, ketika kita sedang antri di supermarket dan tiba-tiba seseorang datang dan tidak mau antrian, apakah kita merasa tidak nyaman di hati kita? Jadi, apa tingkat ketidaknyamanan ini? Dan akankah rasa sakit mental ini mendorong kita untuk berdiri dan menuduh perilakunya? Ini adalah perasaan hukum. Dengan kata lain, sehatnya perasaan hukum secara langsung akan menimbulkan penolakan masyarakat terhadap tindakan yang melanggar haknya. Semakin baik pendidikan hukum dan lingkungan penegakan hukum dari seluruh masyarakat, semakin sehat perasaan hukum masyarakat, semakin mereka peduli terhadap hak-hak mereka sendiri, dan semakin berani mereka untuk melawan pelanggaran atas hak-hak mereka sendiri.

Selain nilai materialnya sendiri, hak juga memiliki nilai yang ideal karena kombinasinya dengan kepribadian. Pelanggaran hak akan menyebabkan hilangnya harta benda dan penghinaan terhadap kepribadian korban. Kepribadian adalah perbedaan paling esensial antara manusia dan hewan. Jika kepribadian seseorang hilang, maka tidak ada bedanya dengan mayat yang berjalan. Dalam banyak kasus yang kami tangani, jumlah uang yang terlibat sebenarnya tidak banyak, tetapi klien tetap bersikeras untuk menuntut atau melaporkan kasus tersebut, karena klien percaya bahwa meskipun haknya telah dilanggar, dia tidak hanya kehilangan uang tetapi lebih banyak kepribadiannya. Ini adalah penghinaan bagi korban oleh pelaku. Jika korban memilih diam, dia akan mengalami siksaan mental dalam waktu yang lama di kemudian hari. Sebagai orang yang berkepribadian lengkap dan sehat, ia harus memiliki perasaan dan kesadaran yang sehat terhadap hukum. Dia harus berani melawan ketika hak-haknya dilanggar untuk menjaga martabat manusia dan meringankan penderitaan emosional dari hukum. Ini adalah semacam perlindungan diri Spiritual. Kemudian, menjaga hak menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh individu.

Serupa dengan itu, banyak klien akan berkata kepada kami: “Saya melakukan ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk memberi pelajaran kepada orang lain, sehingga dia tidak akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di masa mendatang.” Ini adalah warga negara dalam masyarakat yang sehat, saya sangat memuji kesadaran yang diperlukan. Kemajuan suatu masyarakat tergantung pada upaya semua orang. Jelas tidak adil dan tidak bermoral jika orang hanya mundur dan mengharapkan orang lain untuk berdiri dan menghadapi pelanggaran hak. Orang-orang yang tersisa akan menanggung lebih banyak tekanan. Ini jelas tidak adil dan tidak etis. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari dukungan aparat penegak hukum nasional. Jika aparat penegak hukum negara hanya mencoba menengahi perbedaan dengan pengorbanan prinsip atau bahkan membalikkan hitam dan putih, itu akan menyebabkan seluruh masyarakat salah paham, yang disebut “pembunuhan yudisial.” Rakyat tidak akan yakin mana yang benar dan mana yang salah. Orang-orang tidak lagi berani membela haknya. Semakin banyak orang memilih diam, memilih melarikan diri, dan memilih untuk tidak percaya hukum lagi. Maka hukum negara ini tidak akan dihormati lagi, negara tersebut tidak memiliki status internasional sama sekali, dan rakyatnya tidak akan dihormati oleh rakyat negara lain. Hanya perasaan hukum yang sehat dan kuat dari setiap orang yang menjadi sumber kekuatan nasional yang sangat kaya dan jaminan pasti untuk kemerdekaan di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, menjaga hak juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terakhir, akhiri dengan kutipan dari Rudolf von Jhering:

“Ketika hukum dan keadilan sedang meremajakan di suatu negara, tidaklah cukup bagi hakim untuk menunggu persidangan di pengadilan dan patroli polisi. Semua orang harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Mereka yang dilindungi oleh hukum harus melakukan yang terbaik. Apa yang bisa dilakukannya untuk melindungi kekuasaan dan prestise hukum. Demi kepentingan masyarakat, setiap orang adalah pejuang alami yang memperjuangkan hak. ” (Rudolf von Jhering, Perjuangan untuk Hukum, p.56)

 

Gugatan Perceraian Transnasional di Indonesia

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Sebagai firma hukum terkenal di Indonesia, Queen Law Firm menangani berbagai macam perkara, antara lain perkara komersial, perkara perdata, perkara pidana, dan lain sebagainya. Diantaranya, satu jenis kasus yang sedang naik dalam beberapa tahun terakhir, yaitu gugatan perceraian transnasional. Dalam kasus tersebut, mayoritas gugatan perceraian diajukan oleh perempuan asing terhadap laki-laki Indonesia. Alasan perceraian sangat beragam, tentu saja ini soal moralitas dan tidak akan kita bahas di sini. Saya terutama akan membahas beberapa masalah hukum terkait gugatan perceraian yang dilakukan oleh perempuan asing terhadap laki-laki Indonesia.

Untuk litigasi dalam kasus tersebut, tuntutan utamanya meliputi tiga hal, yaitu: perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini.

1. Perceraian

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan itu sakral dan merupakan faktor penting bagi kelangsungan masyarakat manusia. Terlebih lagi, bagi perempuan dalam perkawinan transnasional, dibutuhkan banyak keberanian bagi perempuan untuk meninggalkan tanah air dan keluarga mereka dan memilih untuk hidup di negara yang sama sekali asing dengan laki-laki. Namun, jika perkawinan tidak dapat dilanjutkan karena berbagai alasan, perceraian dapat membawa peluang baru bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:
“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

Dengan kata lain, selama perkawinan tidak bisa lagi menjaga kebahagiaan, Anda bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan perceraian bisa dengan alasan apapun, asalkan sesuai dengan fakta dan dapat memberikan bukti dan saksi yang sah untuk alasan tersebut dalam persidangan selanjutnya.

2. Hak Asuh Anak

Bagi yang muslim diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:
“Dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. biaya pemelliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Bagi yang non-muslim, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, berbunyi sebagai berikut:
“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Berdasarkan Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:
“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

Oleh karena itu, untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun, hak asuh anak secara otomatis akan diberikan kepada ibunya. Namun, jika ibunya memiliki kebiasaan buruk dan hakim berpendapat bahwa pihak perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memelihara anak dengan benar, maka hak asuh anak kemungkinan besar akan dijatuhkan kepada pihak ayah. Kami ingin mengingatkan semua wanita asing untuk memperhatikan hal ini. Indonesia adalah negara Muslim, dan hakim membenci wanita alkoholisme, perjudian, dan merokok. Jika perempuan memiliki kebiasaan buruk yang disebutkan di atas dan laki-laki memiliki bukti dan saksi yang cukup, itu akan menjadi hambatan besar bagi perjuangan kami untuk hak asuh anak.

3. Pembagian Harta Gono-gini.

Pasal 53 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, yaitu:
“Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing – masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melaukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.
Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri
Harta Bersama atau Gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.”

Harta gono-gini adalah milik bersama suami istri, meskipun hanya suami atau istri yang bekerja. Mengenai waktu pembentukan harta goni-gini, biasanya ditentukan berdasarkan rasionalitas daripada waktu pembentukan sebenarnya. Pada prinsipnya harta gono-gini harus dibagikan secara adil agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak istri. Namun, jika salah satu pihak memiliki kesalahan serius dalam perkawinan, atau beban memelihara anak itu berat dan pihak lain tidak mampu membayar tunjangan anak, maka pembagian harta gono-gini akan lebih condong kepada pihak yang tidak bersalah atau pihak yang harus memelihara anak. Bagaimanapun, justice tidak sama dengan fairness.

Perceraian, sebagai akhir perkawinan, tidak hanya menyakiti kedua belah pihak, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi psikologi anak-anak. Oleh karena itu, siapa pun harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan perceraian. Tentu saja, jika Anda memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan di mana tidak ada kebahagiaan sama sekali demi anak-anak Anda, itu tidak ada artinya, pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri hanya akan menyebabkan kerugian terus menerus bagi anak-anak.

Setelah Anda membuat keputusan perceraian, silakan hubungi Queen Law Firm, tidak peduli dilema seperti apa, kami akan menghadapinya bersama dengan Anda.

Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Posted by Dr. Guan Yue, MH. on

Setahun lebih Pandemi Covid-19 telah berlangsung, sehingga menimbulkan krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, dengan adanya Pandemi Covid-19 ini mobilitas semua orang terhambat termasuk dalam penanganan perkara, banyak kendala yang dialami di mulai dari PSBB yang membatasi kita untuk beraktifitas belum lagi banyak pengadilan yang di LOCKDOWN karena bayak Hakim, Panitera, dan para Staf Pengadilan yang terkena Covid-19.

Akan tetapi separah apaun Pandemi yang terjadi di Indonesia, kami selaku Pengacara dan Konsultan Hukum dari QUEEN LAW FIRM akan tetap memberikan layanan terbaik. Sebagai tanggung jawab kami, pada tanggal 28 Januari 2021, kami masih tetap memberikan layanan pendampingan kepada klient kami yang merupakan salah satu Perusahaan Energy besar di China dalam Kasus Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan segala keterbatasan akibat Pandemi ini kami akan melakukan yang baik.

Dan untuk seluruh Klient QUEEN LAW FIRM, kami mohon maaf untuk pelayanan dalam masa Pandemi ini kurang maksimal dan cenderung lebih lama dari pada biasanya berhubung mobilitas kami dibatasi sedangkan kasus yang terjadi semakin meningkat.